Kebumen, 1 Maret 2026 – Wakil Bupati Zaeni Miftah menjadi pendengar setia bagi perwakilan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Paguyuban Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) di Rumah Dinas Wakil Bupati, Minggu sore (1/3/2026). Pertemuan audiensi ini bukan sekadar seremonial, melainkan wadah silaturahmi yang produktif untuk membahas aspirasi dan persoalan krusial yang melilit pemerintah desa di berbagai wilayah.
Acara yang berlangsung hangat ini dimulai sekitar pukul 15.00 WIB, dihadiri puluhan perangkat desa dari berbagai kecamatan. Mereka datang dengan semangat membara, membawa daftar isu strategis yang sudah lama mengganjal kemajuan desa. "Kami senang Wakil Bupati menyempatkan waktu di tengah kesibukannya. Ini bukti pemerintah daerah peduli pada suara grassroot," ujar Ketua PPDI Kebumen, Bilaludin, saat membuka sesi.
Salah satu topik hangat yang disorot adalah keterbatasan anggaran dana desa (DD) tahun 2026. Perwakilan PAPDESI menyoroti bahwa alokasi DD masih belum sebanding dengan beban tugas, terutama untuk program ketahanan pangan dan infrastruktur dasar seperti jalan usaha tani. "Banyak desa kami kesulitan merealisasikan proyek air bersih karena inflasi bahan baku naik 15 persen tahun ini. Kami butuh formula penyesuaian yang lebih adil," tambahnya.
Tak hanya soal finansial, diskusi juga menyentuh regulasi perizinan lahan desa yang sering tumpang tindih dengan kebijakan provinsi. PPDI mengusulkan pembentukan forum koordinasi rutin antar-desa untuk mempercepat penyelesaian sengketa tanah adat. Selain itu, isu pemberdayaan pemuda desa menjadi sorotan, dengan harapan pelatihan digital economy bisa diintegrasikan ke dalam program DD. "Desa bukan lagi kampung tertinggal, tapi potensi ekonomi digital. Kami siap berkolaborasi," tegas salah satu perangkat desa dari Kecamatan Seyegan.
Wakil Bupati Zaeni Miftah merespons positif, menegaskan komitmennya mengawal setiap aspirasi. "Saya catat semua masukan ini sebagai bahan evaluasi bersama. Pemerintah kabupaten akan dorong koordinasi lintas OPD, mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa hingga Bappeda, agar kebijakan kita tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat desa," katanya dengan tegas. Zaeni juga berjanji mempercepat sosialisasi Perda Desa terbaru yang sedang dirancang, termasuk insentif bagi desa berprestasi di bidang lingkungan.
Pertemuan ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah, di mana Wabup membagikan kenang-kenangan berupa buku panduan pengelolaan DD. "Silaturahmi seperti ini harus dijadikan agenda berkala. Desa adalah tulang punggung pembangunan, dan suara kalian adalah kompas kami," pungkas Zaeni, disambut aplaus meriah.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum sinergi lebih kuat antara pemerintah daerah dan aparatur desa. Dengan aspirasi yang sudah terdengar, kini giliran eksekusi kebijakan yang dinanti. Masyarakat desa pun optimis, tahun 2026 akan jadi era emas otonomi desa yang lebih mandiri dan sejahtera.